Puan Sampaikan Duka atas Robohnya Mushala Ponpes Sidoarjo, Tekankan Keselamatan
JAKARTA - Runtuhnya mushala di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan tiga santri dan melukai puluhan lainnya, kembali menyoroti urgensi keselamatan fasilitas pendidikan dan keagamaan di Indonesia.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan duka mendalam sekaligus menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk memastikan setiap sarana pendidikan dan ibadah aman bagi para santri.
"Duka cita kami sampaikan bagi para korban akibat kejadian ini. Pemerintah harus memastikan setiap santri belajar dan beribadah di tempat yang aman, layak, dan bermartabat," ujar Puan.
Baca Juga
Mushala yang ambruk itu berada di kawasan asrama putra Ponpes Al Khoziny dan roboh saat digunakan salat berjemaah oleh para santri pada Senin, 29 September 2025 Peristiwa tragis ini tidak hanya menimbulkan duka bagi keluarga korban, tetapi juga menjadi sorotan tentang lemahnya pengawasan konstruksi di fasilitas pesantren, yang menjadi tempat jutaan anak menuntut ilmu dan beribadah di seluruh Indonesia.
Puan menegaskan bahwa negara harus hadir dalam memastikan setiap proses pembangunan, terutama yang menyangkut fasilitas publik dan pendidikan anak-anak, dilakukan sesuai kaidah konstruksi yang benar dan diawasi ketat. "Negara harus hadir memastikan setiap proses pembangunan, terlebih yang menyangkut fasilitas publik untuk anak-anak, (agar) dilakukan sesuai kaidah konstruksi yang benar dan diawasi secara ketat," ucap Puan.
Selain memberikan dukungan moral, Puan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan pendampingan penuh bagi Ponpes Al Khoziny, termasuk yayasan, santri, dan keluarga korban. Pendampingan ini meliputi audit teknis bangunan serta bantuan psikologis atau trauma healing bagi para korban yang selamat.
"Aparat terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Agama, dan pemerintah daerah, harus bekerja sama melakukan audit teknis bangunan, juga pendampingan psikologis atau trauma healing bagi korban,” kata Puan.
Ia juga menekankan pentingnya langkah jangka panjang berupa perbaikan regulasi dan penguatan pengawasan pembangunan sarana pendidikan dan keagamaan. Menurut Puan, ponpes tidak boleh dibiarkan memiliki fasilitas yang berisiko membahayakan keselamatan santri. "Negara tidak boleh abai terhadap hak dasar anak untuk mendapatkan lingkungan pendidikan dan keagamaan yang sehat serta terlindungi dari risiko bencana dan kecelakaan teknis," ujarnya.
Per Selasa (30/9/2025) pukul 08.00 WIB, tercatat 98 santri menjadi korban akibat ambruknya mushala. Korban dirawat di tiga rumah sakit, yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo, Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Hajar, dan RS Delta Surya. Tim search and rescue (SAR) masih berupaya menyelamatkan santri yang terjebak di reruntuhan.
Dalam hari kedua evakuasi, sebanyak 11 santri berhasil diselamatkan, meski kondisi bangunan yang rapuh berisiko ambruk susulan. Secara keseluruhan, 102 korban telah dievakuasi, 91 di antaranya dilarikan ke rumah sakit dan selamat, sementara 10 korban telah kembali ke keluarga mereka. Masih diperkirakan ada sekitar 38 santri yang belum berhasil dievakuasi.
Puan menekankan bahwa keselamatan santri harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahap evakuasi. “Tentunya kita berterima kasih atas peran tim SAR dan pihak-pihak yang membantu proses evakuasi ini. Dan yang paling penting, evakuasi harus memprioritaskan keselamatan dan keamanan para santri yang masih terjebak di reruntuhan bangunan,” tegasnya.
Insiden ini sekaligus menyoroti kurangnya standar keselamatan dalam pembangunan fasilitas keagamaan dan pendidikan di Indonesia. Kurangnya pengawasan teknis dan standar konstruksi yang memadai di pesantren menjadi sorotan, karena fasilitas ini menampung puluhan hingga ratusan santri dalam setiap lembaganya.
Puan juga mengingatkan pemerintah bahwa fasilitas pendidikan berbasis pesantren tidak hanya sekadar bangunan, tetapi merupakan ruang vital untuk pengembangan karakter, ilmu pengetahuan, dan ibadah bagi anak-anak. Dengan demikian, keselamatan fisik dan kesejahteraan santri harus dijamin melalui regulasi dan pengawasan yang ketat.
Selain langkah darurat, Puan mendorong pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sarana pendidikan dan fasilitas ibadah di seluruh Indonesia, khususnya pesantren yang rentan mengalami kerusakan bangunan. Upaya ini dinilai krusial agar tragedi serupa tidak terulang di masa mendatang.
Melalui pernyataan dan tindakannya, Puan menegaskan bahwa perlindungan terhadap anak dan santri harus menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pengelola pesantren. Keterlibatan aktif seluruh elemen ini menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar dan beribadah yang aman, layak, dan bermartabat.
Rekomendasi
