KULON PROGO — Pimpinan dan anggota Komisi B DPRD DIY melakukan kunjungan dalam daerah (KDD) ke Kabupaten Kulon Progo. Agenda tersebut diisi dialog dengan sejumlah petani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) setempat.
Dalam pertemuan itu, para petani menyampaikan sejumlah keluhan dan usulan yang berkaitan dengan kebutuhan sarana produksi pertanian. Dua permintaan utama yang mencuat adalah perbaikan tanggul dan jalan inspeksi.
Apa yang Diminta Petani Kulon Progo?
Perbaikan tanggul menjadi salah satu aspirasi yang disorot para petani. Infrastruktur itu berfungsi menahan air agar lahan pertanian tidak terdampak banjir saat musim hujan.
Selain tanggul, petani meminta jalan inspeksi diperbaiki. Jalan tersebut dibutuhkan untuk memudahkan akses ke lahan sekaligus memperlancar pengangkutan hasil panen dari kebun ke lokasi penjualan.
Kedua usulan itu disampaikan langsung oleh perwakilan petani dalam forum dialog bersama anggota dewan. Komisi B DPRD DIY menampung seluruh aspirasi tersebut untuk ditindaklanjuti.
Mengapa Perbaikan Infrastruktur Pertanian Mendesak?
Tanggul dan jalan inspeksi merupakan infrastruktur penunjang yang menentukan kelancaran usaha tani. Tanggul yang rusak berisiko membuat lahan tergenang saat curah hujan tinggi.
Sementara jalan inspeksi yang tidak memadai menyulitkan petani mengangkut hasil panen. Kondisi itu berpotensi menambah biaya produksi dan menekan pendapatan petani.
Karena itu, perbaikan kedua infrastruktur tersebut dinilai perlu segera direalisasikan. Usulan ini menjadi salah satu poin yang dibahas dalam kunjungan kerja komisi tersebut.
Langkah Komisi B DPRD DIY Selanjutnya
Kunjungan dalam daerah merupakan agenda rutin DPRD DIY untuk menyerap aspirasi warga di kabupaten dan kota. Melalui forum itu, anggota dewan dapat melihat langsung kondisi di lapangan.
Aspirasi petani Kulon Progo soal tanggul dan jalan inspeksi akan menjadi bahan pembahasan di tingkat komisi. Hasil KDD ini diharapkan masuk dalam perencanaan program pembangunan daerah.
Komisi B DPRD DIY belum merinci jadwal tindak lanjut maupun besaran anggaran yang dibutuhkan. Kedua hal itu bergantung pada pembahasan bersama instansi teknis terkait.