Komisi D DPRD Kebumen Minta Penyedia Jasa Kejar Target Proyek Jalan Sebelum Musim Hujan Tiba
KEBUMEN — Permintaan itu disampaikan menyusul sejumlah pekerjaan konstruksi jalan di Kabupaten Kebumen yang belum tuntas. Komisi D DPRD Kebumen menilai penyedia jasa perlu menyesuaikan jadwal kerja dengan pola curah hujan yang mulai meningkat. Penyesuaian ini dinilai menentukan apakah proyek bisa selesai sesuai kontrak atau tertunda hingga tahun anggaran berikutnya.
Mengapa Musim Hujan Jadi Penentu Kualitas Proyek Jalan
Pekerjaan jalan sangat bergantung pada kondisi cuaca, terutama pada tahap pengaspalan dan pemadatan. Hujan yang turun saat proses pengerjaan berlangsung bisa menurunkan daya rekat material dan mempercepat kerusakan permukaan jalan. Karena itu, penyedia jasa diminta memetakan ulang tahapan kerja agar bagian-bagian kritis diselesaikan lebih dulu.
Komisi D DPRD Kebumen menekankan bahwa percepatan tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan spesifikasi teknis. Pekerjaan yang dikebut tanpa kontrol mutu berisiko menimbulkan kerusakan baru dalam waktu singkat, sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak memberi manfaat jangka panjang bagi warga.
Proyek Jalan di Kebumen dan Dampaknya bagi Warga
Proyek konstruksi jalan di Kebumen menyentuh sejumlah ruas yang menjadi jalur penghubung antar kecamatan. Kerusakan jalan di wilayah itu berdampak langsung pada biaya transportasi warga, mulai dari angkutan hasil pertanian hingga distribusi barang ke pasar. Perbaikan yang tertunda hingga musim hujan berakhir berarti warga menanggung beban biaya lebih lama.
Penyedia jasa yang mengerjakan proyek diminta menyusun laporan kemajuan secara berkala. Pengawasan dilakukan agar deviasi jadwal bisa terdeteksi lebih awal, bukan setelah pekerjaan tersendat di lapangan.
Apa Langkah Selanjutnya dari DPRD
Komisi D DPRD Kebumen akan mengawal pelaksanaan proyek hingga periode rawan hujan berakhir. Jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai jadwal atau mutu, pembahasan akan dibawa ke forum rapat bersama organisasi perangkat daerah terkait. Langkah ini bagian dari fungsi pengawasan dewan terhadap belanja daerah di sektor infrastruktur.
Penyedia jasa diharapkan segera menambah tenaga kerja atau mengatur ulang shift kerja agar target penyelesaian tetap tercapai. Koordinasi dengan dinas teknis dibutuhkan supaya kendala di lapangan bisa diselesaikan tanpa menunggu musim hujan benar-benar datang.
